Bantu Warga Benteng

2010-05-13T09:30:00.002+07:00

Tidak tahu lagi harus gimana...

Cemas dan Tidak Pasti

2010-05-05T00:07:00.004+07:00

Sampai hari ini warga berada dalam ketidakpastian. Penggusuran tidak pernah dibatalkan, nasib belum jelas akan bagaimana. Ada beberapa warga yang "sukarela" menghancurkan rumah sendiri demi mendapatkan uang 500 ribu sampai satu juta dari puing-puing yang meungkin hanya cukup untuk hidup sebulan saja. Hidup dalam ketakutan masih saja terjadi di negara ini.

Foto: Dave Lumenta - Puska Antropologi UI TW: @pasal33

Laporan Erik Eresen 29 April 2010

2010-05-04T03:48:00.003+07:00

Erik Eresen adalah Moderator Milis Budaya Tionghua yang juga menjadi admin dalam Solidaritas Nasional Peduli Cina Benteng di Facebook.
Berikut ini opini dan laporan tentang perkembangan terbaru Insiden Warga Miskin Cina Benteng. Tulisan ini penting dan menarik karena memperlihatkan bagaimana response "lokal" terhadap pelanggaran Hak-hak Azasi warga.

Saya pribadi menganggap perjuangan ini adalah penguatan warga tertindas terlepas dari sukubangsa. Tapi dari tulisan ini saya jadi paham bahwa ketertindasan itu bukan terjadi dalam hal struktur ekonomi dan politik, tapi juga dalam identitas kultural. Menarik untuk melihat bahwa kategori identitas Cina Benteng juga diperjuangkan untuk tampil sebagai identitas etnis unik yang khas yang mengarah pada jati-diri yang harus diakui dan dihargai.

Selamat membaca.
Iwan Pirous

-----Original Message-----
From: "Erik"
Date: Thu, 29 Apr 2010 09:59:35
To:
Subject: [budaya_tionghua] Forum Warga Miskin Kampung Cina Benteng Menolak
Penggusuran Tanpa Musyawarah

Insiden penggusuran "KAMPUNG CINA BENTENG" di Sewan akhir-akhir ini rupanya telah menarik perhatian banyak pihak. Macam-macam pakar tampil ikut berbicara, selain yang menawarkan solusi dan bantuan hukum, ada juga yang ikut menganalisa dari sudut pandang antropologis, sosiologis, historis dll, bahkan ada pula yang coba-coba menarik kesimpulan berdasarkan info nara sumber "asli orang sana". Dalam alam demokrasi, semua itu tentu sah-sah saja sejauh kita menghormati kebebasan orang berpendapat, namun kebebasan itu pun hendaknya didasarkan pada fakta lapangan yang telah diuji keabsahannya melalui proses cek dan recek.

Agar rekan-rekan di milis BT bisa mendapat gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang latar belakang dan perkembangan terakhir insiden itu, izinkan saya berbagi pandangan, pendapat, pengalaman serta fakta-fakta yang saya peroleh langsung di lapangan sana.

Adalah benar bahwa pembenahan daerah sepanjang kali Cisadane merupakan bagian dari masterplan yang sudah disosialisasikan sejak lama berdasarkan Perda No.18 ?(saya agak lupa nomornya, tolong dikoreksi jika salah). Namun adalah fakta pula bahwa berdasarkan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi daripada Perda, setiap penggusuran baru boleh dilakukan setelah adanya musyawarah dan tercapainya kesepakatan bersama antara Pemda dan masyarakat!

Kenyataan di lapangan adalah, yang dilakukan Pemda Tangerang kepada warga Sewan hanya sebatas sosialisasi dan pemberitahuan mengenai PENERTIBAN (euphemisme yang digunakan untuk mengganti kata PENGGUSURAN). Warga yang sama sekali tidak pernah diajak musyawarah tiba-tiba harus dihadapkan pada arogansi Pemda dengan pengerahan pasukan Satpol PP lengkap dengan alat-alat berat seperti Beko, Buldozer dll untuk memaksakan secara sepihak penggusuran itu pada tgl. 13 April lalu. Oleh karena itulah, setelah bahu membahu, bergandengan tangan bersama seluruh warga Sewan, elemen-elemen pendukung dan para simpatisan menghalau dan berhasil menghentikan tindakan arogansi Satpol PP, bersama dengan LSM pendamping yang dikoordinir LBH Jakarta, WARGA MISKIN KAMPUNG CINA BENTENG menyatakan dengan tegas "MENOLAK PENGGUSURAN TANPA MUSYAWARAH"!! Itu adalah pernyataan resmi dari forum, tidak pernah ada pernyataan MENOLAK DIGUSUR, atau MENUNTUT GANTI RUGI sebagaimana diisukan dan diplintirkan.

Selain itu, warga Sewan yang mayoritas adalah Cina Benteng pun tidak pernah keberatan atau menentang program normalisasi kali Cisadane. Namun pertanyaan mereka adalah, normalisasi seperti apa yang akan dilakukan?! Adalah fakta bahwa kali Cisadane sekarang ini berada dalam keadaan tidak normal, ketidak normalan itu adalah akibat kelalaian Pemda yang selama ini membiarkan terjadinya abrasi kali, membuat kali Cisadane semakin melebar, sehingga rumah warga yang awalnya jauh dari kali, kini tiba-tiba menjadi berada di atas bantaran. Warga bertanya, bukankah lebih bijaksana jika "Normalisasi" itu dilakukan dengan mengembalikan kali Cisadane ke wajah aslinya, tanpa harus mengorbankan hak warga atas rumah tinggal? Fakta di lapangan memperlihatkan adanya sisa-sisa tembok dan juga sumur di tengah kali Cisadane yang membuktikan bahwa dulunya di sana pernah ada rumah tinggal. Hanya karena biaya penurapan jauh lebih tinggi dari pada biaya penggusuran, pemda memilih kebijakan mengorbankan warga atas kelalaiannya merawat sungai selama ini?? Warga disuruh bertanggung-jawab atas kesalahan pemda?!?!

Walikota Tangerang, Wahidin Halim pernah berkilah bahwa penggusuran warga Sewan selain dalam rangka normalisasi kali Cisadane, juga demi pelaksanaan program 3K
(Keindahan, Kebersihan, Kesehatan). Beliau juga menghimbau agar jangan karena egoisme segelintir warga Sewan, kepentingan umum justru harus dikalahkan. Wah, rupanya beliau belum paham prinsip demokrasi yang berbunyi "Majority role minority right". Bolehkah dengan dalih "Kepentingan Umum" maka "Hak Minoritas" bisa ikorbankan?? Kiranya, program 3K harus ditambah lagi dengan K lainnya, yakni KEMANUSIAAN.

Tak ada yang menyangkal bahwa beberapa penggalan kali Cisadane yang sudah "ditertibkan" kini memang nampak rapih, indah dan nyaman, namun sekali lagi, pertanyaannya adalah apakah program untuk mengindahkan, membersihkan dan
menyehatkan itu harus dengan cara melawan nilai kemanusiaan??

Dalam pandangan antropologi social, yang terjadi dalam proses penggusuran bukan cuma piranti keras berupa rumah, tetapi sekaligus juga telah tergusur piranti lunak seperti dinamika kehidupan sehari-hari, hubungan persahabatan dan kekerabatan antar warga, adat-istiadat serta budaya yang telah terbentuk di tanah gusuran tersebut, semua ini adalah kekayaan yang tak ternilaikan, dan terlalu mahal untuk digadaikan atas nama pembangunan. Sebagai seorang budayawan, hendaknya hal-hal seperti ini pun menjadi pertimbangan untuk menyatakan sikap mendukung atau menyetjui sebuah kebijakan penggusuran, bukan cuma keindahan dan kenyamanan artifial paska penggusuran!!!

Pengalaman romo Mangun dengan kali Code di Yogyakarta kiranya bisa dijadikan
contoh pengalaman. Penggusuran bukan satu-satunya solusi. Di Yogyakarta, masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran kali Code target gusuran dulu, sampai sekarang tetap tinggal dengan aman dan nyaman di bantaran kali code yang telah dinormalkan, sambil menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan, (dan juga satu lagi yang telah dilupakan oleh Pemda Tangerang, yakni KEMANUSIAAN!!! ) bahkan wilayah itu kini telah menjadi obyek wisata yang menarik serta menjadi favorit untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata beberapa perguruan tinggi Yogyakarta.

Adapun mengenai nama FORUM WARGA MISKIN KAMPUNG CINA BENTENG perlu saya sampaikan bahwa nama itu adalah kesepakatan bersama antar warga Sewan yang berasal dari pelbagai latar belakang suku dan agama. Terlepas dari ungkapan Cina Benteng itu sendiri bisa berarti Orang Keturunan Cina di Tangerang yang belum tentu seluruhnya miskin. Kenyataan di lapangan adalah bahwa mayoritas Cina Benteng di Sewan memang miskin bahkan sangat miskin!! Sebagaimana pernyataan seorang ibu di sana "Jangan kata 14 hari, dikasih 10 tahun juga kaga' sanggup saya bisa punya rumah lagi kalu digusur dari sini!" Selain itu, jika rekan-rekan sudi meringankan langkah bertandang ke lokasi target gusuran di Sewan, rekan-rekan akan dihadapkan pada pemandangan yang teramat mengenaskan dan memilukan, kita akan berhadapan dengan encim-encim tua emulung gelas aqua yang sedang meratapi nasibnya kalau-kalau gubuknya benar digusur, belum lagi jika kita diajak ke Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Mental, di sana ada anak muda (lumayan ganteng) tapi tergagap-gagap jika diajak ngomong, juga ada orang tua terlantar yang cuma bisa melempar pandangan kosong saat disapa. Kemana mereka akan ditempatkan andai Panti Rehab pun harus kena gusuran kelak. Juga seorang encek veteran Trikora yang tiada henti-hentinya mengumpat "Saya ini veteran yang ikut perang ke Irian, sekarang bukannya diperhatiin, malah mau digusur!!" Si encek veteran itu sekarang hidup dari berjualan kue-kue dan minuman kecil di depan rumahnya.

Potret Cina Benteng kampung Sewan yang miskin dan termarginalkan inilah yang membuatnya menarik perhatian banyak pihak. Direktur LBH Jakarta Nurkholis berkata "Mengapa kita harus selalu dihinggapi oleh Inferioty Kompleks dengan menyangkal etnisitas sendiri? Kalau memang Cina Benteng, ya katakanlah Cina Benteng! Tak perlu ditutup-tutupi atau disangkal!" Demikian juga beberapa LSM lain pun menyatakan bahwa mereka terpanggil untuk memberikan dukungan, justru karena identitas Cina Benteng yang melekat pada warga Sewan ini. Bagi mereka, Cina Benteng di Sewan memang adalah masyarakat yang termarginalkan, selain hidup miskin mereka juga pernah dirampas hak sipilnya (termasuk hak budaya) selama puluhan tahun, dan kini hak mereka atas tempat tinggal pun mau dirampas!! Karena itulah mereka rela datang jauh-jauh (ada yang dari Makasar Sulawesi) untuk mendukung warga Sewan melawan arogansi diktator Pemda Tangerang. Selain itu, mereka juga merasa prihatin dan menyayangkan jika sampai benar kampung Sewan tergusur, maka keunikan budaya masyarakat Cina Benteng di Sewan pun akan tergusur dan hilang untuk selama-lamanya.

Kalau dikhuatirkan semua ini bisa berkembang menjadi isu Etnis, seakan Cina Benteng saja yang ngotot menolak penggusuran, maka saya perlu kabarkan bahwa yang ertama-tama menghembuskan isu itu justru adalah Wahidin Halim sendiri selaku Walikota Tangerang, beliau pernah berkata pada media bahwa "Aksi warga Sewan ini kalau diteruskan bisa berekses negatif, dan berpotensi menimbulkan benturan antar etnis"!! Ini adalah pernyataan adu-domba yang sangat keji, jangan kita ikut-ikutan membeo membenarkannya!!

Kenyataan di lapangan adalah masyarakat luas justru mendukung perjuangan warga
miskin kampung Cina Benteng di Sewan! Buktinya, ketika ada isu kelompok FBR akan dikerahkan oleh pemda untuk menghentikan perlawanan warga Cina Benteng, bang Boim dari BAMUS justru membantahnya. Saat dikonfirmasi oleh pihak LBH, bang Boim tertawa terbahak-bahak " Dari mana elu orang dapet kabar itu?? Masa' kita dibilang mau menindas Cina Benteng. Justru kalo diperlukan, kita orang akan bergabung bersama mereka melawan penggusuran yang semena-mena itu. so what kalo Cina Benteng???!!!

Update terakhir kondisi di Kampung Cina Sewan adalah sbb:
- Sikap warga adalah jelas yakni "MENOLAK PENGGUSURAN TANPA MUSYAWARAH":
- tercapai kesepakatan bahwa coordinator warga yang terdiri dari 16 orang bersifat kolektive kolegial (tak satu orang pun memiliki posisi lebih dari yang
lain);
- setiap tindakan yang dilakukan oleh salah seorang koordinator wajib
diberi-tahu kepada koordinator lainnya;
- sambil menunggu keputusan akhir, secara bergilir warga melaksanakan ronda tiap
malam untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan;

Selain itu, kabar dari DPRD Tangerang adalah bahwa DPRD siap menjadi mediator
untuk pertemuan dan dialog antara warga dengan Wali Kota;

Komisi III DPR juga menyatakan telah melayangkan surat kepada Wali kota
Tangerang, mengundangnya untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di Sewan;

Menjawab pertanyaan anggota Dewan dalam dengar pendapat dengan Komisi III,
Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyatakan telah ditundanya penggusuran di Sewan
Tangerang;

Demikian dari saya, Teriring salam Perjuangan dari warga Sewan, Tangerang;

Erik

Jangan Bongkar kami goes to Film Festival

2010-04-30T09:35:00.002+07:00

Para #wargabenteng,
Solidaritas Nasional Peduli Cina Benteng telah selesai rampung dengan film dokumenter advokatif dengan judul Jangan Bongkar Kami.
Hal ini memperkukuh perjuangan #wargabenteng untuk memperoleh hak-hak dasar kulturalnya sebagai warga Indonesia yang dilindungi konstitusi.
Berikut adalah kutipan beritanya:

Saudara-saudari Sebangsa, Film Kampanye Perlawanan Tanpa Kekerasan Warga Cina Benteng menghadapi Satpol PP "JANGAN BONGKAR KAMI" telah dapat diunduh melalui Youtube. Dan kini film ini sedang dipersiapkan untuk mengikuti Festival Film Just Peace yang diadakan di Banaglore, India pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010. Film ini akan dikirim melalui internet paling lambat hari Jumat tanggal 30 April 2010 pukul 18.00.

Saudara-saudari Sebangsa, Film Kampanye Perlawanan Tanpa Kekerasan Warga Cina Benteng menghadapi Satpol PP "JANGAN BONGKAR KAMI", yang diberitakan keberadaannya melalui Mingguan dan Website TANGSEL RAYA, konon mulai mendapat reaksi dari pihak Pemerintah Kota Tangerang. Kemarin siang, seyogyanya kami diminta bertemu dengan pihak Pemerintah Kota Tangerang, namun atas saran kawan-kawan jaringan kami menolak bertemu. Malam harinya, kami bertemu dengan pihak yang memediasi kami. Dan hal yang menggembirakan bagi kami adalah, karena tekanan pemberitaan dan perlawanan melalui film, akhirnya Walikota bersedia untuk berdialog dengan warga.

Saudara-saudari Sebangsa, Film Kampanye Perlawanan Tanpa Kekerasan Warga Cina Benteng menghadapi Satpol PP "JANGAN BONGKAR KAMI", memang dimaksudkan untuk menggugah kesadaran banyak pihak atas peristiwa tersebut. Kami bersyukur film ini sudah berhasil mencapai tujuannya: PERLAWANAN TANPA KEKERASAN.

Lihat di Facebook:

29 April - [diskusi] Kekerasan Negara terhadap Hak Ekonomi-Sosial-Budaya Warga.

2010-04-27T17:41:00.002+07:00

Kamis, 29 April 2010

Diskusi Sehari membicarakan Kekerasan Negara terhadap Hak Ekonomi-Sosial-Budaya Warga.

Akan hadir sejumlah staf pengajar, peneliti, aktivis dan pemerhati masalah sosial untuk agenda pembicaraan lebih komprehensif termasuk mediasi konflik, dan pengusutan tuntas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan perlunya perangkat perundang-undangan untuk membela hak-hak ekonomi-sosial-budaya warga.

Output: Resume, Rekomendasi, Press Release.

Lokasi di Universitas Indonesia (Depok).

Gedung SSMC (Gedung C), Lantai 3, FISIP – UI. Pukul 14.00 – selesai.

dari Risa Permanadeli via Melani Budianta

2010-04-27T13:28:00.005+07:00

Masukkan buat Press-Release dari Risa Permanadeli via Melani Budianta:

Konsep Negara modern menjamin hak warga negara untuk hidup dan menikmati ruang wilayah negara. Ruang inilah yang menjamin bahwa seluruh hak hidup termasuk di dalamnya hak untuk bekerja atau mencari nafkah, beragama dan sekaligus mengembangkan identitas kultural.

Dengan demikian maka, istilah "pengabaian hak kultural" menjadi berkurang dimensi SARA-nya dan bersifat sangat civic, serta dapat diaplikasikan ke persoalan penggusuran lain tanpa beban elemen SARA, dan tetap tajam. Harap diperhatikan sumbangan pemikiran baik ini.

Iwan Pirous

#WargaBenteng

Look..! It's even hand-written..!

2010-04-27T13:12:00.002+07:00

sumber foto: @asil

Yang bertanda tangan dibawah ini

Saya:

Camat Neglasari Kota Tangerang,

Bahwa hari ini akan dilaksanakan pembongkaran bangunan liar (Bang Li) di Kampung Tangga Asem dan sekitarnya khususnya di sepanjang bantaran Sungai Cisadane.

Yang diutamakan hari ini yaitu:

1. Pembongkaran Pabrik

2. Kandang Babi

Adapun tempat tinggal atau rumah akan ditangguhkan sementara waktu dan akan dimusyawarahkan lebih lanjut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Neglasari, 13 April 2010
Camat Neglasari

Drs. H. Habibullah, Msi.

Peta Rute ke Neglasari

2010-04-27T12:56:00.003+07:00

@pasal33: #WargaBenteng Patokan jalan ke Neglasari dr Bandara Soekarno-Hatta (Dave Lumenta)

Instruksi Presiden Pagi Ini

2010-04-27T12:09:00.005+07:00

sumber foto: @asil

Spanduk ini hanya bertahan sebentar, sewaktu siang diturunkan karena ada ketidaksepakatan warga.

Neglasari from above

2010-04-27T10:33:00.005+07:00

Foto udara neglasari yang akan digusur. Lihat pintu air. Bantaran sepanjang jalan Neglasari itu yang akan digusur. Kalau mau masuk lokasi , silahkan melalui Vihara Maha Bodhi Bisa parkir mobil. Disitu merangkap Posko #WargaBenteng.

Foto dari Google Earth, via Dave Lumenta | @pasal33

PRESS RELEASE

2010-04-26T23:27:00.000+07:00

KEKERASAN NEGARA TERHADAP HAK EKONOMI-SOSIAL-KULTURAL WARGA

Pernyataan Sikap atas Kekerasan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang terhadap Komunitas Warga Benteng di Kecamatan Neglasari

PRESS RELEASE

Pusat Kajian Sosiologi (LabSosio) dan Pusat Kajian Antropologi (PUSKA)

Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Indonesia

Latar Belakang

Penggusuran komunitas warga Benteng (Kel. Mekarsari, Kel. Neglasari, Kota Tangerang) yang dilakukan secara paksa oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan cara-cara kekerasan yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tanggal 13 April 2010 perlu dikiritisi dengan cermat. Meski telah mendapat perlawanan keras dari warga dan kecaman publik yang meluas, Pemerintah Kota Tangerang tetap bersikeras untuk melakukan penggusuran dan menetapkan 27 April 2010 pukul 13:00 sebagai tenggat waktu terakhir pengosongan bantaran kali Cisadane di kelurahan tersebut.

Pemerintah Kota Tangerang dalam berbagai keterangan publik mengemukakan alasan legalitas (‘warga adalah penghuni liar di atas tanah milik negara’) maupun alasan perbaikan maupun pengindahan lingkungan bantaran Kali Cisadane sebagai dasar penggusuran komunitas warga Benteng yang mendiami wilayah RT 01-06 / RW 04 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Neglasari.

Pencarian fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas warga di Kec. Neglasari yang akan digusur memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pemilih Pemilu 2009, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maupun bukti pembayaran PLN. Selain itu, bukti-bukti pelayanan sosial oleh negara berupa prasarana fisik jalan, layanan listrik maupun struktur kelembagaan RW dan RT adalah bukti bahwa tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk mendiskualifikasi warga komunitas Benteng sebagai ‘penghuni liar’, meski tanah yang dihuni berstatus sebagai ‘Tanah Milik Negara’. Berbagai teks perundang-undangan telah dijadikan sebagai alasan bagi penggusuran warga.[1] Namun, perundang-undangan harus tetap tunduk pada konsitusi negara (UUD 1945 yang di-Amandemen) dan hirarki perundang-undangan. Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dari Konstitusi Negara maupun konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia (dalam hal ini UU No. 19/2005) tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (ECOSOC).

Pernyataan Sikap dan Rekomendasi

1) Kami menyesalkan penggunaan metode kekerasan oleh aparat Negara yang seharusnya mensejahterakan rakyat maupun memberi perlindungan, rasa aman dan keadilan pada warga sesuai dengan amanat Konstitusi Negara (UUD 1945 yang di-Amandemen). Metode kekerasan oleh Negara akan senantiasa menjadi model bagi kekerasan kolektif dalam masyarakat. Konflik antara masyarakat dengan Negara perlu ditangani secara damai, setara, dialogis, demokratis dan terbuka. Setiap insiden kekerasan perlu ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan yang independen dan tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2) Partisipasi komunitas-komunitas sepanjang bantaran Kali Cisadane justru harus dijadikan komponen integral dari pembangunan dan penataan ruang wilayah Kota Tangerang. Tindakan mengkriminalisasi warga adalah bukti minimnya pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas dalam pembangunan dan penataan ruang di Kota Tangerang. Pembangunan berorientasi pada manusia harus diprioritaskan dari pembangunan berorientasi fisik. Komunitas warga Benteng telah lama menyatakan siap untuk ikut memelihara dan membangun lingkungan bantaran Kali Cisadane. Pemerintah Kota Tangerang selayaknya memberi respons yang positif, bukan dengan arogansi kekuasaan yang sarat dengan budaya kekerasan.

3) Komunitas Benteng di Kec. Neglasari, khususnya di Kel. Mekarsari telah memenuhi banyak kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Jika pertimbangan status legalitas tanah hunian menjadi salah satu dasar bagi penggusuran, maka Negara memiliki tanggung jawab untuk memberi alternatif untuk keberlangsungan hak ekonomi, sosial dan kultural warga. ‘Negosiasi’ atau ‘dialog’ tanpa adanya kompensasi yang layak atau tawaran penyelesaian yang adil adalah penghindaran negara dari tanggung jawabnya seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi. Tanggung jawab negara menjadi justru semakin penting mengingat mayoritas warga komunitas Benteng adalah rakyat miskin.

4) Pemerintah Kota Tangerang dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan beranggapan bahwa semua advokasi oleh elemen-elemen publik adalah bentuk pembelaan terhadap etnis tertentu. Kami ingin menegaskan bahwa substansi dari persoalan penggusuran ini harus dilihat sebagai persoalan kekerasan oleh aparat Negara terhadap rakyat miskin yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, terlepas dari persoalan etnik, agama maupun golongan. Komunitas Benteng adalah komunitas yang plural yang terdiri dari berbagai kelompok etnis maupun agama yang beragam.

5) Penggusuran warga tidak hanya berimplikasi pada pemindahan hunian secara fisik, tapi juga pada bubarnya ruang-ruang ekonomi-sosial-budaya, mekanisme-mekanisme sosial maupun jaringan-jaringan sosial yang tidak terlihat. Negara harus memahami bahwa penggusuran fisik adalah juga sebuah penggusuran kehidupan sosial-kultural secara keseluruhan.

6) Negara Indonesia adalah negara yang plural (‘Bhinneka Tunggal Ika”). Pluralitas sosial, ekonomi dan budaya dijamin oleh konstitusi negara dan perundang-undangan. Negara wajib melindungi hak sosial, ekonomi dan budaya warga negara. Tindakan Pemerintah Kota Tangerang dalam kasus ini tidak mencerminkan amanat Konstitusi Negara yang harus dipegang teguh, terlebih dalam era desentralisasi di mana pengingkaran terhadap tujuan bernegara sebagai bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika semakin terpinggirkan dan terancam oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat lokal, elitis, kapitalistik dan jangka pendek.

7) Peristiwa kekerasan Negara terhadap warga komunitas Benteng di Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari bukanlah kasus yang unik, tapi telah menjadi pola yang meluas.Pernyataan sikap ini juga mewakili sikap institusi terhadap banyak kasus serupa yang telah terjadi di Republik ini.

Depok, 26 April 2010,

Drs. Hari Nugroho, M.A.

a/n Direktur LabSosio FISIP UI

Drs. Iwan Meulia Pirous, M.A.

a/n Wakil Direktur PUSKA Antropologi FISIP UI

[1] Perda Tangerang no. 18/2001 tentang K3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban), Perda No 7/2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Walikota Tangerang No 49/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kecamatan.

Penggusuran Atas Dasar Perda Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, berlawanan dengan Hak Azasi

2010-04-26T08:50:00.000+07:00

Penggusuran Warga Benteng di pinggiran Kali Cisadane dimaksudkan untuk menggantikan ruang hunian warga Benteng sepanjang 3 kilometer meliputi Kampung Lebakwangi, Tangga Asem, dan Kokun di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Tangerang menjadi jalur pohon hijau. Warga pinggir kali dianggap melanggar perda Tangerang no. 18/2001 tentang K3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban), perda No 7/2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan dan peraturan Walikota Tangerang No 49/7008 tentang struktur organisasi dan tata kecamatan.

Padahal, bantaran kali sebetulnya merupakan ruang sosial dengan berbagai aktivitas warga yang berjalan dari generasi ke generasi sebagai bagian sejarah lokalnya. Maka penggusuran mencabut akar kultural yang seharusnya merupakan bagian hak mendasar dari warga, hanya saja belum terlindung undang-undang walau payung besarnya ada (Konvensi ECOSOC PBB, dan UUD 45 pasal 28 amandemen).

Mari Peduli dan Bantu Warga Benteng

2010-04-25T23:44:00.000+07:00

Sekitar 1007 jiwa di Benteng, 2 RW dan 12 RT, terancam digusur semena-mena, tanpa adanya ganti rugi. Padahal, warga Benteng sudah tinggal selama tiga generasi di tempat itu, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan listrik PLN. Jalan lingkungan di sekitarnya didanai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Merekapun memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK).

Alasan Pemerintah Kota untuk menggusur adalah semata-mata permasalahan hukum tataruang, di mana mereka menganggap wilayah Benteng ini termasuk lahan milik negara, dan tidak sesuai dengan peruntukan karena berada di bantaran sungai, seperti tertuang dalam Press Release Pemerintah Kota Tangerang ini (Press Release).

Ada beberapa fasilitas umum pula dibangun di wilayah ini: rumah ibadah gereja dan kelenteng, sekolah taman kanak-kanak, serta fasilitas perawatan gangguan jiwa dengan belasan pasien. Dibandingkan pemukiman kumuh lainnya di Jakarta, lingkungan mereka jauh lebih bersih dan teratur. Pekerjaan penduduk umumnya buruh kasar, jual beli barang bekas, pembuat kue dan makanan.

Walaupun demikian, mereka dianggap penduduk liar.

Abrasi sungai memang cukup parah di beberapa titik dekat rumah warga, dan tidak pernah ditangani serius oleh pemerintah kota. Tidak pernah dibuatkan turap, waterfront, atau semacamnya. Walaupun demikian, wilayah ini tidak pula mengalami banjir yang serius -- mungkin hanya satu kali tiap lima tahun.

Mengenai masalah ini, Warga Benteng sudah menghadap Komisi III DPR, dan para anggota dewanpun telah mengunjungi lokasi. DPR akan memanggil Walikota Tangerang pada hari Senin, 26 April 2010.

Tetapi, masalahnya semakin urjen, karena hari Selasa, 27 April 2010, penggusuran yang kedua kalinya sudah akan terjadi. Ada beberapa warga yang mulai ketakutan dan menjual rumah mereka dengan terburu-buru dengan harga Rp 500 ribu saja kepada orang yang memulung bahan-bahan bangunan bekas. Rumah-rumah yang ditinggalkan sudah dihancurkan, sehingga menyulitkan mereka yang mau kembali.

Warga telah sepakat untuk bertahan jika memang Pemerintah Kota tidak memberi ganti rugi atau relokasi yang memadai. Warga bersedia pindah jika ganti rugi dan relokasi memadai. Saat ini, warga selalu siaga siang dan malam di beberapa tempat titik masuk wilayah, mempertahankan hak milik mereka.